Problem Kesehatan dan Defisit BPJS

DANA BPJS Kesehatan mengalami defisit dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014 defisitnya Rp8,5 triliun, pada 2015 Rp10,67 triliun, pada 2016 Rp11,55 triliun, dan pada 2017 Rp16,62 triliun. Kesadaran masyarakat membayar iuran BPJS secara rutin harus semakin ditingkatkan. Defisit BPJS menjadi problem besar dan kalau tidak ditanggulangi, pelayanan kesehatan masyarakat bisa menurun kualitasnya. Solusi yang kini dilakukan pemerintah melalui Kemenkeu ialah menalangi defisit BPJS Kesehatan Rp4,9 triliun. Menurut catatan Kemenkeu, defisit keuangan dikarenakan pekerja informal yang masuk kategori peserta mandiri, tidak membayar rutin. Yang menyedihkan, hal itu terjadi sejak BPJS berdiri hingga saat ini. Padahal, mayoritas peserta mandiri BPJS Kesehatan itu menderita penyakit katastropik atau penyakit yang berbiaya tinggi. Sekitar 30% pembiayaan BPJS teralokasikan untuk penderita penyakit katrastopik. Promosi kesehatan menjadi sangat penting untuk selalu didengungkan menyangkut berbagai penyakit katrastopik. Masyarakat harus disadarkan bahwa penyakit-penyakit modern sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat. Salah satu pemicu penyakit katrastopik ialah obesitas. Masyarakat tidak boleh lagi menganggap obesitas sebagai lambang kesejahteraan, melainkan pencetus berbagai penyakit berbahaya. Obesitas ialah cermin asupan makanan yang tidak seimbang dengan pengeluaran energi tubuh. Diketahui, tetapi belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat bahwa obesitas memunculkan penyakit penyerta yang bersifat fatal dan memerlukan perawatan berbiaya mahal, seperti penyakit jantung. Kerugian ekonomi obesitas Kerugian ekonomi obesitas dapat diukur dengan menghitung biaya perawatan kesehatan, nilai ekonomi produktivitas yang hilang akibat kematian dini, dan nilai ekonomi produktivitas akibat ketidakhadiran kerja. Hasilnya cukup mencengangkan, tiap-tiap besaran kerugian ekonominya Rp56,5 triliun per tahun (perawatan), Rp1,6 triliun per tahun (kematian dini), dan Rp20,4 triliun per tahun (ketidakhadiran kerja). Total kerugian ekonomi RI per tahun akibat obesitas Rp78,5 triliun per tahun atau setara 0,9% PDB (Wulansari dkk. 2016). Persentase ini lebih tinggi daripada Korea (0,22%) dan Thailand (0,13%). Sejak 1997 WHO Expert Consultation on Obesity sudah memperingatkan tentang meningkatnya masalah kegemukan dan obesitas di berbagai belahan dunia. Apabila tidak ada tindakan berarti untuk mengatasi masalah yang bersifat pandemik ini, jutaan manusia di negara maju maupun di negara berkembang menghadapi risiko penyakit tidak menular. Disadari bahwa banyak negara yang tidak memiliki data akurat mengenai masalah kegemukan dan obesitas di kalangan penduduknya. Hal ini disebabkan kurangnya prioritas untuk memahami masalah kesehatan yang sangat serius ini. Apalagi, bagi negara-negara berkembang, mereka lebih memfokuskan diri pada dimensi masalah gizi kurang atau stunting (anak pendek). Pemerintah RI menggelontorkan triliunan rupiah untuk memerangi stunting di 100 kabupaten. WHO telah berinisiatif mengumpulkan database global tentang indeks massa tubuh (IMT) yang mencerminkan keadaan gizi masyarakat di berbagai negara. Selama empat tahun terakhir data IMT mulai terkumpul. Data yang dipakai WHO untuk memotret masalah kegemukan dan obesitas ini sebagian besar diperoleh dari jurnal ilmiah yang terbit dalam rentang waktu 20 tahun (1983-2004). Hampir separuh publikasi yang dijadikan referensi ialah terbitan di atas 2000. Ini menunjukkan, semenjak 2000 fokus terhadap persoalan berat badan ini semakin besar dan menjadi agenda riset utama yang terkait dengan isu kesehatan dan gizi masyarakat. Database WHO tentang masalah kegemukan dan obesitas ini memiliki variasi karena data yang diperoleh ada yang bersifat nasional, tapi ada pula hanya menggambarkan regional (provinsi), kota, bahkan desa. Sebelum mengumpulkan database ini, WHO telah menetapkan kriteria studi tentang kegemukan dan obesitas yang akan dijadikan referensi harus memenuhi beberapa syarat, antara lain (1) kerangka sampel diperoleh dari populasi yang terdefinisi dengan jelas sehingga generalisasi temuan dapat dilakukan, (2) melibatkan minimal 100 sampel orang dewasa yang ditarik dengan teknik probabilistic sampling, dan (3) cut-off points penentuan indeks massa tubuh harus diseragamkan dengan ketentuan WHO. Indeks massa tubuh didefinisikan sebagai berat badan (kilogram) per tinggi badan kuadrat (meter persegi). Apabila nilainya lebih besar sama dengan 25, tergolong kegemukan dan nilai lebih besar sama dengan...

read more

IDI: Dokter yang Berperilaku Terhormat Masih Jauh Lebih Banyak

Polemik program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan hingga kini masih bergulir. Tak hanya soal defisit anggaran, kini kasusnya bahkan melibatkan banyak pihak yang terkait pelaksanaannya. Berupaya mengatasi hal itu, Ikatan Dokter Indonesia melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 September 2018. Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis sempat mengakui adanya ‘oknum’ dokter dalam melaksanakan program BPJS Kesehatan yang melakukan ‘Penyimpangan Profesi’. “Saya katakan, contohnya. Apakah tidak ada dokter yang nakal? Ada. Apakah tidak ada rumah sakit yang nakal? Ada,” ujar Ilham usai audiensi. Pernyataan tersebut tertulis dalam artikel VIVA sebelumnya, Menanggapi hal itu, lebih jelas pihak IDI memberikan hak jawab atas artikel tersebut. Ada 4 poin yang ingin diklarifikasi oleh IDI yang disampaikan oleh Prof.Ilham Oetama Marsis saat berkunjung ke kantor VIVA Selasa 25 September 2018. Pertama, Prof.Ilham Oetama Marsis mengeluarkan statement tersebut awalnya ingin menjawab pertanyaan tentang tanggapan IDI terhadap tudingan BPJS di dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR pada 17 september 2018 lalu.  Dalam rapat tersebut BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa terdapat data mengenai adanya pihak rumah sakit dan dokter yang ‘bermain’ sehingga pembiayaan untuk katarak lebih besar daripada penyakit katastropik. Hal ini kemudian dikaitkan dengan defisit yang dialami BPJS. Poin kedua dalam klarifikasinya Prof Ilham Oetama Marsis juga menyinggung ada tidaknya perilaku dokter yang menyimpang dari norma profesi atau ‘nakal’. “Dari data majelis kehormatan etik kedokteran (MKEK) maupun majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia (MKDKI) terdapat dokter yang berperilaku menyimpang. Pelanggaran ini tentunya harus dibina oleh profesi atau bisa dijatuhkan sanksi. Namun perilaku menyimpang atau ‘nakal’ ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan penyebab terjadinya defisit BPJS.” Poin ketiga, PB IDI menawarkan solusi penggunaan teknologi untuk menganalisa proses-proses pelayanan yang tidak sesuai dengan standar profesi yang dapat membebani biaya JKN. “Namun dalam menganalisa hal tersebut harus melibatkan organisasi profesi dengan mekanisme audit medik. Selanjutnya data itu diolah selain untuk diambil tindakan lebih lanjut, yang terpenting adalah bagaimana mencegah agar tidak terjadi kembali penyimpangan tersebut.” Poin yang terakhir Ilham Oetama Marsis juga mengatakan bahwa PB IDI masih sangat yakin dengan Anggota IDI yang berjumlah kurang lebih 150 ribu, jumlah dokter yang masih berperilaku terhormat menjaga profesionalisme dan taat terhadap sumpah dokternya jauh lebih banyak dibandingkan dokter yang berperilaku menyimpang. “Sekali lagi domain dari IDI bersama seluruh jajaran organisasinya untuk membina anggota agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.” (ren) Sumber :...

read more
error: Content is protected !!