Tidak Kekurangan, Indonesia Justru Kelebihan Tenaga Dokter Umum

Tidak Kekurangan, Indonesia Justru Surplus Tenaga Dokter Umum. Masalah pelayanan kesehatan di Indonesia tidak terjadi karena kurangnya tenaga kesehatan dokter umum. Justru, Indonesia memiliki surplus dokter umum. Itu sebabnya lulusan Fakultas Kedokteran  setiap tahunnya akan dibatasi lewat sistem kuota. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, drg Usman Sumantri, Msc. “Sebenarnya tenaga kesehatan kita secara nasional sangat memadai bahkan berlebih. Tapi kalau distribusi ada yang menumpuk di satu tempat dan jarang di satu tempat. Distribusi yang tidak baik menjadi tidak cukup,” ujar Usman dalam temu media di Jakarta, Jumat (5/4/2019). Usman menambahkan tahun ini diperkirakan terdapat 12 ribu lulusan sarjana kedokteran dari 78 Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia. Jumlah ini menurutnya sudah membludak sehingga kedepan Kemenrisdikti akan membatasi jumlah lulusan Fakultas Kedokteran. “Jadi lulusan FK nanti diberlakukan kuota. Misal tahun ini kuotanya 200 nanti ada kriteria yang ditetapkan sehingga lulusan FK 200 orang saja. Sudah ada 12 ribu lulusan dokter. Sehingga sekarang dikuotakan. Supaya produksi nggak terlalu banyak dan kualitasnya bagus,” imbuh dia. Usman mengatakan bahwa dengan adanya sistem asuransi Jaminan Kesehatan Nasional, mendorong munculnya klinik-klinik swasta baru. Diharapkan klinik tersebut menyerap lulusan dokter umum yang kini membludak. Di satu sisi, program Nusantara Sehat diharapkan bisa memeratakan distribusi dokter di daerah-daerah yang minim dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya seperti di Sulawesi Barat, NTT, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, NTB, Gorontalo, Papua, Papua Barat, Lampung, Jateng, Kalimantan Utara, dan Bengkulu. “Jalan keluar redistribusi. Ini persoalan utama kita sejak lahir otonomi daerah. Kesulitan menempatkan satu tenaga kesehatan ke tempat lain. Sejak dulu bicara puskesmas bicara dokter, perawat, bidan. Di puskesmas sekarang kelebihan bidan, kelebihan perawat yang nggak ada tenaga kesehatan preventif,” tandasnya. Sumber : suara.com...

read more

CME 24 IDI CABANG KOTAWARINGIN TIMUR

...

read more

Pertama Kalinya, Ikatan Dokter Indonesia Bakal Punya Lembaga Riset

Selain memiliki ketua dan anggota baru, kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2021 juga memiliki program baru, salah satunya membentuk Lembaga Riset. Disampaikan dr Marhaen Hardjo M Biomed PhD, Ketua Lembaga Riset IDI, dibentuknya lembaga riset ini dilatarbelakangi karena teknologi pelayanan kesehatan dan kedokteran mengalami kemajuan dan mendorong para dokter untuk berkompetisi. “IDI merasa perlu melakukan inisiasi membentuk lembdokteraga penelitian untuk mengembangkan penelitian di dunia kedokteran. Melalui lembaga penelitian ini, IDI akan memberikan warna baru dalam perkembangan riset di tanah air,” ujar dr Marhaen di sela-sela pelantikan PB IDI 2018-2021 di Jakarta, Sabtu (8/12/2018). Lembaga riset IDI ini kata dr Marhaen, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelayanan kedokteran, mengejar ketertinggalan penguasaan teknologi kedokteran, mengembangkan inovasi pelayanan kedokteran, meningkatkan daya saing dan mengangkat marwah dokter Indonesia serta mengupayakan penggunaan hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam sektor kesehatan. “Lembaga ini merupakan bentuk komitmen dari PB IDI untuk pengembangan riset di tanah air. Memasuki era digital 4.0 yang kita perlukan adalah mempunyai big data. Kita harus mengcover studi yang tidak tercover misalnya kita nanti akan mengembangkan stem cell untuk anti aging dimana kita tidak hanya sebagai follower,” tambah dia. Kedepannya, kata dr Marhaen, seluruh anggota IDI harus memiliki kesadaran untuk melakukan riset demi menunjang pelayanan kesehatan di Indonesia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG(K), MPH selaku Advisory Board Lembaga Riset IDI mengatakan kedepannya Ia berharap hasil riset tim IDI bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan kesehatan terutama di bidang preventif, promotif. “Kita akan mengembangkan model diagnostik biomarker berbasis data klinis dan genetik pasien Indonesia. Agar kita bisa mencegah di hulu sehingga generasi muda tidak menderita penyakit degeneatif di masa mendatang,” tambah dia. Hadirnya lembaga riset ini didukung oleh PT Kalbe Farma Tbk. Dalam kesempatan yang sama, dr. Michael Bujung Nugroho, Direktur PT Kalbe Farma Tbk, pihaknya rencananya akan mendukung aktivitas lembaga penelitian ini dalam hal kerjasama pengembangan jurnal penelitian, pemberian penghargaan bagi proposal dan hasil penelitian kesehatan terbaik bagi dokter di Indonesia serta dukungan program penelitian lainnya. “Akan ada tim kecil yang mendorong para dokter untuk melakukan uji klinis atau riset. Kita juga akan bekerjasama membangun media atau majalah untuk mempromosikan hasil riset para dokter. Di akhir adalah awarding, jadi bagaimana dokter yang memberi kontribusi terbaiknya diberikan penghargaan sehingga lebih termotivasi lagi dalam melayani masyarakat,” tandas dia. Kalbe melalui anak perusahaan PT Hexpharm Jaya juga menyelenggarakan HJ Learning Forum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para dokter untuk memahami manajemen klinik terutama klinik pratama agar dapat mendukung program pemerintah (JKN). Kegiatan ini telah dilakukan di berbagai kota di Indonesia....

read more

Presiden Jokowi Buka Muktamar IDI ke-30 IDI, Di Samarinda

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menghadiri Muktamar ke-30 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) di Samarinda Convention Hall, Samarinda, Kalimantan Timur. Pantauan di lokasi, Jokowi dan Iriana tiba sekitar pukul 15.05 WITA disambut oleh Ketua Umum PB IDI – Prof. Dr. Ilham Oetomo Marsis, Sp.OG,. Begitu masuk ke lokasi acara, peserta muktamar langsung mengerubuti Jokowi. Mereka berebut foto selfie dan bersalaman dengan Jokowi. Seperti biasa, Jokowi meladeni mereka dengan ramah. Hampir 15 menit Jokowi diajak selfie dan salaman oleh peserta muktamar. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hymne IDI dan IIDI. Tema Muktamar ke-30 IDI dan IIDI adalah Reformasi tentang Sistem Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan. “Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara ke acara ini. Selain itu selamat datang kepada para dokter yang tergabung dalam IDI dan juga isteri yang tergabung dalam IIDI,” kata Prof Ilham Oetomo Marsis, Kamis (25/10). “Bapak Presiden, ada sekitar 1.500 dokter dari seluruh Indonesia yang hadir di muktamar ini. Dalam muktamar ini bagaimana kita menciptakan visi ketahanan nasional dalam era revolusi industri 4.0. Kami juga akan mengubah organisasi kami jadi modern dan bermanfaat,” lanjut dia. Prof. Marsis kemudian berharap target Indonesia ke depan yaitu Indonesia Emas bisa tercapai. Tak hanya itu, mereka juga berharap pemerintah bisa mencapai target Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Kita mempunyai target harus mencapai 22 persen bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas. Ini tentu suatu hal yang tidak bisa didiamkan. Kita bisa belajar dari beberapa negara seperti Inggris, Thailand, dan Taiwan,” ucap Prof. Marsis.   Sumber...

read more

Problem Kesehatan dan Defisit BPJS

DANA BPJS Kesehatan mengalami defisit dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014 defisitnya Rp8,5 triliun, pada 2015 Rp10,67 triliun, pada 2016 Rp11,55 triliun, dan pada 2017 Rp16,62 triliun. Kesadaran masyarakat membayar iuran BPJS secara rutin harus semakin ditingkatkan. Defisit BPJS menjadi problem besar dan kalau tidak ditanggulangi, pelayanan kesehatan masyarakat bisa menurun kualitasnya. Solusi yang kini dilakukan pemerintah melalui Kemenkeu ialah menalangi defisit BPJS Kesehatan Rp4,9 triliun. Menurut catatan Kemenkeu, defisit keuangan dikarenakan pekerja informal yang masuk kategori peserta mandiri, tidak membayar rutin. Yang menyedihkan, hal itu terjadi sejak BPJS berdiri hingga saat ini. Padahal, mayoritas peserta mandiri BPJS Kesehatan itu menderita penyakit katastropik atau penyakit yang berbiaya tinggi. Sekitar 30% pembiayaan BPJS teralokasikan untuk penderita penyakit katrastopik. Promosi kesehatan menjadi sangat penting untuk selalu didengungkan menyangkut berbagai penyakit katrastopik. Masyarakat harus disadarkan bahwa penyakit-penyakit modern sebenarnya dapat dicegah dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat. Salah satu pemicu penyakit katrastopik ialah obesitas. Masyarakat tidak boleh lagi menganggap obesitas sebagai lambang kesejahteraan, melainkan pencetus berbagai penyakit berbahaya. Obesitas ialah cermin asupan makanan yang tidak seimbang dengan pengeluaran energi tubuh. Diketahui, tetapi belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat bahwa obesitas memunculkan penyakit penyerta yang bersifat fatal dan memerlukan perawatan berbiaya mahal, seperti penyakit jantung. Kerugian ekonomi obesitas Kerugian ekonomi obesitas dapat diukur dengan menghitung biaya perawatan kesehatan, nilai ekonomi produktivitas yang hilang akibat kematian dini, dan nilai ekonomi produktivitas akibat ketidakhadiran kerja. Hasilnya cukup mencengangkan, tiap-tiap besaran kerugian ekonominya Rp56,5 triliun per tahun (perawatan), Rp1,6 triliun per tahun (kematian dini), dan Rp20,4 triliun per tahun (ketidakhadiran kerja). Total kerugian ekonomi RI per tahun akibat obesitas Rp78,5 triliun per tahun atau setara 0,9% PDB (Wulansari dkk. 2016). Persentase ini lebih tinggi daripada Korea (0,22%) dan Thailand (0,13%). Sejak 1997 WHO Expert Consultation on Obesity sudah memperingatkan tentang meningkatnya masalah kegemukan dan obesitas di berbagai belahan dunia. Apabila tidak ada tindakan berarti untuk mengatasi masalah yang bersifat pandemik ini, jutaan manusia di negara maju maupun di negara berkembang menghadapi risiko penyakit tidak menular. Disadari bahwa banyak negara yang tidak memiliki data akurat mengenai masalah kegemukan dan obesitas di kalangan penduduknya. Hal ini disebabkan kurangnya prioritas untuk memahami masalah kesehatan yang sangat serius ini. Apalagi, bagi negara-negara berkembang, mereka lebih memfokuskan diri pada dimensi masalah gizi kurang atau stunting (anak pendek). Pemerintah RI menggelontorkan triliunan rupiah untuk memerangi stunting di 100 kabupaten. WHO telah berinisiatif mengumpulkan database global tentang indeks massa tubuh (IMT) yang mencerminkan keadaan gizi masyarakat di berbagai negara. Selama empat tahun terakhir data IMT mulai terkumpul. Data yang dipakai WHO untuk memotret masalah kegemukan dan obesitas ini sebagian besar diperoleh dari jurnal ilmiah yang terbit dalam rentang waktu 20 tahun (1983-2004). Hampir separuh publikasi yang dijadikan referensi ialah terbitan di atas 2000. Ini menunjukkan, semenjak 2000 fokus terhadap persoalan berat badan ini semakin besar dan menjadi agenda riset utama yang terkait dengan isu kesehatan dan gizi masyarakat. Database WHO tentang masalah kegemukan dan obesitas ini memiliki variasi karena data yang diperoleh ada yang bersifat nasional, tapi ada pula hanya menggambarkan regional (provinsi), kota, bahkan desa. Sebelum mengumpulkan database ini, WHO telah menetapkan kriteria studi tentang kegemukan dan obesitas yang akan dijadikan referensi harus memenuhi beberapa syarat, antara lain (1) kerangka sampel diperoleh dari populasi yang terdefinisi dengan jelas sehingga generalisasi temuan dapat dilakukan, (2) melibatkan minimal 100 sampel orang dewasa yang ditarik dengan teknik probabilistic sampling, dan (3) cut-off points penentuan indeks massa tubuh harus diseragamkan dengan ketentuan WHO. Indeks massa tubuh didefinisikan sebagai berat badan (kilogram) per tinggi badan kuadrat (meter persegi). Apabila nilainya lebih besar sama dengan 25, tergolong kegemukan dan nilai lebih besar sama dengan...

read more
error: Content is protected !!