BERITA

Posted by on May 26, 2017 in Berita, Slider |

...

read more

Seminar Penanganan Pasien Jiwa

Posted by on May 3, 2017 in Berita, Slider |

Seminar Penanganan Pasien Jiwa

...

read more

MK Batalkan Penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia

Posted by on Dec 15, 2016 in Berita, Slider |

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) mengenai keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), KKI, dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Putusan dengan Nomor 82/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang yang digelar Rabu (14/12) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusannya, MK membatalkan empat pasal yang tercantum pada UU Tenaga Kesehatan. Keempat pasal tersebut mengatur penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) jika Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terbentuk, yakni Pasal 11 ayat (1) huruf a; Pasal 11 ayat (2); Pasal 90; serta Pasal 94 UU Tenaga Kesehatan. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ucap Arief didampingi para hakim konstitusi lainnya. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Mahkamah berpendapat keberadaan KKI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga sifat kekhususan dan kekhasan profesi dokter dan dokter gigi untuk memastikan profesi dokter dan dokter gigi bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat. KKI sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanatkan negara untuk menjaga mutu praktik kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan pada masyarakat merupakan suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar bagi proses kerja dari KKI. Terkait proses pembinaan dan penegakan disiplin, termasuk mengadili pelanggaran disiplin oleh anggota profesi, tugas tersebut menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Anggota MKDKI terdiri tidak hanya dari dokter dan dokter gigi, tetapi juga sarjana hukum sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menjamin keadilan dari keputusan yang dibuat oleh MKDKI. “Oleh karenanya Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri sendiri, mandiri dan independen, yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,” tegasnya. Mahkamah pun menilai tenaga medis (dokter dan dokter gigi) merupakan tenaga profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi (tenaga kesehatan) yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi dan vokasi kesehatan lainnya, maka pengaturan yang menyentuh substansi keprofesian kedokteran tidak dapat digabung atau disamaratakan dengan profesi lain. “Kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya,” tutur Aswanto . Sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, lanjut Aswanto, KKI justru perlu dioptimalkan. Hal tersebut agar KKI dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal independen dalam praktik kedokteran di Indonesia. “Selaku pengawas eksternal independen maka Konsil Kedokteran Indonesia harus bebas dan merdeka dari pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan negara, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran. Hal ini jelas sebagai konsekuensi logis dari sebuah institusi yang mengawasi tindakan dan perbuatan medik yang juga independen,” paparnya. Untuk itu, keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia dan uji kompetensi dokter cukup diatur dalam Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. “Oleh karena itu, seharusnya sepanjang menyangkut konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter, red) tidak diatur dalam Undang-Undang a quo,” tandasnya. Dalam permohonannya, Para pemohon menilai terdapat kesalahan konsepsional dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan. Menurut pemohon, UU Tenaga Kesehatan seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan dengan tenaga vokasi atau tenaga kesehatan lainnya. Tak hanya itu, pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Peleburan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ke dalam KTKI,...

read more

Ancaman Kesehatan, Ribuan Obat Kedaluwarsa Berbagai Jenis Dijual Bebas

Posted by on Sep 8, 2016 in Berita, Slider |

Ribuan setrip obat dari berbagai jenis yang sudah kedaluwarsa di jual bebas oleh pelaku yang menghapus dan mengganti tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Penjualan obat kedaluwarsa itu dilakukan tersangka M (41), warga Jalan Kayu Manis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Fadil Imran, Senin (5/9), mengatakan, tersangka menjual obat-obat kedaluwarsa itu di toko miliknya bernama MG di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Tersangka mengaku sudah satu tahun menjual obat kedaluwarsa dengan keuntungan Rp 96 juta per bulan. Polisi menyita 1.963 strip obat berbagai merek, 49 botol obat cair, 24 karung obat berbagai merek, 122 strip obat yang dihapus tanggal kedaluwarsanya, dan 3 botol cairan penghapus cat kuku. “Tersangka menghapus tangga kedaluwarsa dengan cairan penghapus cat kuku lalu mencetak tanggal kedaluwarsa baru. Tersangka hanya menghapus tahun kedaluwarsa, sedangkan bulan dibiarkan,kemudian mengganti tahun yang dihapus dengan mesin cetak,” papar Fadil. Merek obat-obat kedaluwarsa yang dipasarkan tersangka, antara lain, Flavin (obat alergi), Sohobal (pelancar darah), Scopamin Plus (sakit perut), Zincare (diare), Lodia (diare), Forbetes (diabetes), Biosanbe (vitamin zat besi), Mersikol (nyeri tulang), Imudator (vitamin daya tahan tubuh), Padonil (diabetes), Cindala (antibiotic), Nutrichol (vitamin), Acran (mag), dan Lipitor (kolesterol). Tetangga di tempat tinggal tersangka mengatakan mengenal tersangka sebagai pedagang obat di Pasar Pramuka. Saat polisi menggeledah rumah M, Kamis pekan lalu, tetangga baru tahu di rumah itu tersimpan banyak obat dalam kardus dan karung. “Saya baru lihat kali itu bahwa di dalam rumahnya banyak obat,” kata seorang ibu yang bernama Daffa Berbahaya Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia Noffendri mengatakan, mengonsumsi obat kedaluwarsa berbahaya bagi tubuh. Zat aktif pada obat kedaluwarsa telah berubah sehingga tak lagi memiliki efikasi atau khasiat sesuai harapan. Efek perubahan zat aktif itu sendiri belum diketahui pasti. “Organ tubuh yang terkena dampak adalah hati yang memetabolisme tubuh dan ginjal yang berfungsi ekskresi. Kerusakan yang timbul akibat mengonsumsi obat kedaluwarsa tak bisa diprediksi,” kata Noffendri, saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Tanggal kedaluwarsa ditetapkan dengan memperhitungkan ketahanan zat aktif dalam obat, termasuk memperhitungkan kemungkinan penyimpanan di luar pabrik. Dengan dosis tepat, efek samping obat tertentu akan terukur. Akan tetapi, saat obat sudah kedaluwarsa, efek samping atau dampak buruk obat itu pada tubuh tak bisa lagi diprediksi. Sumber : Harian Kompas cetak Edisi Selasa, 6 September 2016 pada halaman...

read more

Dokter Berani Melawan Presiden, Kirim Surat Resmi Nolak Ngebiri

Posted by on Jun 10, 2016 in Berita, Slider |

Nasib Perppu Kebiri sepertinya akan layu sebelum berkembang. Belum juga diundangkan DPR, kemarin, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan menolak dilibatkan jadi tim eksekutor hukuman kebiri. Loh, dokter kok berani betul lawan peraturan yang sudah diteken Presiden? Setelah jadi polemik selama lebih dari dua pekan, IDI akhirnya menyampaikan sikapnya terhadap Perppu Kebiri yang diteken Presiden akhir Mei lalu. Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menyampaikan beberapa hal terkait Perppu No 1/2006 tersebut. Pertama, IDI mendukung kebijakan pemerintah memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak. Baru di poin selanjutnya, IDI menyampaikan penolakannya sebagai eksekutor hukuman kebiri. Hal itu didasarkan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. “Membuat IDI menyampaikan agar pelaksanaannya tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor,” kata Ilhan, dikantor pengurus IDI  Jl Gsy Ratulangi, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, lanjut Ilham, IDI mendorong keterlibatan dokter dalam hal rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban, menurut Ilham, menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dari trauma fisik dan psikis yang dialaminya. “Rehabilitasi pelaku diperlukan untuk mencegah kejadian serupa dilakukan kembali. Kedua, rehabilitasi membutuhkan penanganan komprehensif melibatkan berbagai disiplin ilmu,” katanya. IDI menilai kebiri kimia tak menjamin berkurangnya hasrat dan potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Karena itu, IDI mengusulkan agar pemerintah mencari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan. Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) Prijo Sidipratomo menambahkan, sumpah dokter adalah universal, dan diakui sebagai world medical etic oleh semua dokter. Dalam sumpah itu dikatakan, dokter tak akan menggunakan pengetahuannya untuk hal-hal lain yang bertentangan dengan kemanusiaan. Dengan alasan itu, ia juga mengancam dokter yang menjadi eksekutor akan diberikan sanksi. “Memang tidak ada hukuman sanksi badan. Tapi diminta untuk keluar dari profesinya,” kata Ia berharap semua pihak menghargai keputusan IDI. “Kami bersedia memaparkan alasan di hadapan DPR maupun Presiden,” tuntas Ilham. Pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta Prof Muzakkir berharapsuara dari IDI didengar oleh DPR. Jangan sampai DPR mengundangkan Perppu tanpa lebih dulu mendengarkan berbagai pihak baik secara hukum, yuridis maupun aspek lainnya. Karena hukuman kebiri adalah tindakan medis terhadap terpidana kejahatan seksual maka harus ada analisis medis. Di sini, Menteri Kesehatan yang harus banyak bicara memberi keterangan dampak kebiri secara medis dan psikis. Bukan hanya analisa Menteri Sosial. “Sekarang ini yang paling semangat bicara adalah Menteri Sosial yang sebenarnya tidak ada kaitan bidangnya,” kata Muzakkir, kepadaRakyat Merdeka, tadi malam. Kata dia, jika pada akhirnya, DPR menolak mengundangkan Perppu tersebut maka sebaiknya Presiden Jokowi harus legowo. Hal ini jangan diartikan bahwa dokter melawan perintah. Ini masukan karena membuat hukum tak boleh sampai menabrak rambu-rambu kemanusiaan. Dari analisis dokter bisa diartikan dampak negatif hukuman kebiri lebih besar dari upaya pelaku untuk kembali hidup normal kembali. Kejahatan seksual memang biadab, tapi hukuman itu ada batas-batas kemanusiaan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa memberi sinyal akan menolak Perppu ini. Dia bilang keputusannya memang belum final. Sebab proses diskusi di internal Gerindra masih terus berlangsung. Yang jelas Gerindra tak mau terseret arus opini dan dukungan sejumlah kalangan terhadap Perppu tersebut. “Kami tidak mau asal beda. Apapun sikap kami nanti, itu didasarkan pada kajian dan pertimbangan yang dalam,” kata Desmond, kemarin. Desmond justru menduga bahwa Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu itu untuk mengejar popularitas agar dianggap sebagai pemimpin yang tegas. Kalau hal itu yang terjadi, Gerindra jelas akan menolaknya. “Kalau Presiden sekadar...

read more

Rapat Pleno Diperluas PB IDI

Posted by on Apr 19, 2016 in Berita, Slider |

“Kita hari ini berkumpul bersama dalama acara Rapat Pleno Diperluas untuk membahas tiga pokok masalah yaitu masalah Dokter Layanan Primer (DLP), Gratifikasi dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Ketua Umum PB IDI – Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG dalam sambutannya pada acara Rapat Pleno Diperluas PB IDI pada 16 April 2016 di Hotel Lumire Jakarta. Prof. Marsis menambah bahwa Inilah sengaja mengundang dalam acara Pleno diperluas tentu untuk memberikan sesuatu asupan atau suatu pemikiran tentang masalah DLP. “Tentunya kita harapkan tidak akan terjadi deadlock kembali, karena akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas DLP,” tutur Prof. Marsis. Untuk masalah yang lainnya, kata Prof. Marsis seperti   gratifikasi dan JKN tinggal menunggu keputusan saja. Rapat pleno diperluas sesuai dengan AD dan ART PB IDI pasal 61 adalah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berfungsi mengkoordinasikan program Pengurus Besar dan atau Pengurus Wilayah IDI. Oleh karena itu Rapat Pleno dihadiri utusan IDI Wilayah dan semua perhinpunan dokter spesialis dan seminat. Sidang Rapat Pleno dipimpin oleh Sekjen PB IDI – Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT. Pembahasan pertama tentang DLP yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad  Akbar Sp.S(K),Ph.D,  dilanjutkan dengan pemaparan tentang Gratifikasi yang dijelaskan oleh Dr. Husniah R Akib,MS,M.Kes,Sp.Ak dan pemaran tentang JKN yang dijelaskan oleh Dr.Prasetyo Widhi Buwono ,Sp.PD dan Dr. Gatot...

read more

Final Announcement : Pertemuan Ilmiah Tahunan VII dan Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia

Posted by on Mar 22, 2016 in Berita, Slider |

Final Announcement : Pertemuan Ilmiah Tahunan VII dan Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia

read more