Seminar Acute Coronary Syndrome (ACS)

...

read more

...

read more

Seminar Penanganan Pasien Jiwa

read more

MK Batalkan Penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) mengenai keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), KKI, dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Putusan dengan Nomor 82/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang yang digelar Rabu (14/12) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusannya, MK membatalkan empat pasal yang tercantum pada UU Tenaga Kesehatan. Keempat pasal tersebut mengatur penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) jika Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terbentuk, yakni Pasal 11 ayat (1) huruf a; Pasal 11 ayat (2); Pasal 90; serta Pasal 94 UU Tenaga Kesehatan. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ucap Arief didampingi para hakim konstitusi lainnya. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto, Mahkamah berpendapat keberadaan KKI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga sifat kekhususan dan kekhasan profesi dokter dan dokter gigi untuk memastikan profesi dokter dan dokter gigi bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat. KKI sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanatkan negara untuk menjaga mutu praktik kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan pada masyarakat merupakan suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar bagi proses kerja dari KKI. Terkait proses pembinaan dan penegakan disiplin, termasuk mengadili pelanggaran disiplin oleh anggota profesi, tugas tersebut menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Anggota MKDKI terdiri tidak hanya dari dokter dan dokter gigi, tetapi juga sarjana hukum sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menjamin keadilan dari keputusan yang dibuat oleh MKDKI. “Oleh karenanya Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri sendiri, mandiri dan independen, yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia,” tegasnya. Mahkamah pun menilai tenaga medis (dokter dan dokter gigi) merupakan tenaga profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi (tenaga kesehatan) yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi dan vokasi kesehatan lainnya, maka pengaturan yang menyentuh substansi keprofesian kedokteran tidak dapat digabung atau disamaratakan dengan profesi lain. “Kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya,” tutur Aswanto . Sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, lanjut Aswanto, KKI justru perlu dioptimalkan. Hal tersebut agar KKI dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal independen dalam praktik kedokteran di Indonesia. “Selaku pengawas eksternal independen maka Konsil Kedokteran Indonesia harus bebas dan merdeka dari pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan negara, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran. Hal ini jelas sebagai konsekuensi logis dari sebuah institusi yang mengawasi tindakan dan perbuatan medik yang juga independen,” paparnya. Untuk itu, keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia dan uji kompetensi dokter cukup diatur dalam Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. “Oleh karena itu, seharusnya sepanjang menyangkut konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter, red) tidak diatur dalam Undang-Undang a quo,” tandasnya. Dalam permohonannya, Para pemohon menilai terdapat kesalahan konsepsional dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan. Menurut pemohon, UU Tenaga Kesehatan seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan dengan tenaga vokasi atau tenaga kesehatan lainnya. Tak hanya itu, pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Peleburan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ke dalam KTKI, menurut pemohon, telah menurunkan derajat para dokter. Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan, KTKI tidak memiliki fungsi pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan tenaga kesehatan. Para pemohon menilai, KTKI sebagai pengganti Konsil Kedokteran Indonesia telah kehilangan independensinya sebab saat ini KTKI tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden melainkan melalui Menteri Kesehatan. Sumber...

read more

SEMINAR PRINSIP TERAPI TB PARU DAN TM MDR DI FKTP

read more

Ancaman Kesehatan, Ribuan Obat Kedaluwarsa Berbagai Jenis Dijual Bebas

Ribuan setrip obat dari berbagai jenis yang sudah kedaluwarsa di jual bebas oleh pelaku yang menghapus dan mengganti tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Penjualan obat kedaluwarsa itu dilakukan tersangka M (41), warga Jalan Kayu Manis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Fadil Imran, Senin (5/9), mengatakan, tersangka menjual obat-obat kedaluwarsa itu di toko miliknya bernama MG di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Tersangka mengaku sudah satu tahun menjual obat kedaluwarsa dengan keuntungan Rp 96 juta per bulan. Polisi menyita 1.963 strip obat berbagai merek, 49 botol obat cair, 24 karung obat berbagai merek, 122 strip obat yang dihapus tanggal kedaluwarsanya, dan 3 botol cairan penghapus cat kuku. “Tersangka menghapus tangga kedaluwarsa dengan cairan penghapus cat kuku lalu mencetak tanggal kedaluwarsa baru. Tersangka hanya menghapus tahun kedaluwarsa, sedangkan bulan dibiarkan,kemudian mengganti tahun yang dihapus dengan mesin cetak,” papar Fadil. Merek obat-obat kedaluwarsa yang dipasarkan tersangka, antara lain, Flavin (obat alergi), Sohobal (pelancar darah), Scopamin Plus (sakit perut), Zincare (diare), Lodia (diare), Forbetes (diabetes), Biosanbe (vitamin zat besi), Mersikol (nyeri tulang), Imudator (vitamin daya tahan tubuh), Padonil (diabetes), Cindala (antibiotic), Nutrichol (vitamin), Acran (mag), dan Lipitor (kolesterol). Tetangga di tempat tinggal tersangka mengatakan mengenal tersangka sebagai pedagang obat di Pasar Pramuka. Saat polisi menggeledah rumah M, Kamis pekan lalu, tetangga baru tahu di rumah itu tersimpan banyak obat dalam kardus dan karung. “Saya baru lihat kali itu bahwa di dalam rumahnya banyak obat,” kata seorang ibu yang bernama Daffa Berbahaya Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia Noffendri mengatakan, mengonsumsi obat kedaluwarsa berbahaya bagi tubuh. Zat aktif pada obat kedaluwarsa telah berubah sehingga tak lagi memiliki efikasi atau khasiat sesuai harapan. Efek perubahan zat aktif itu sendiri belum diketahui pasti. “Organ tubuh yang terkena dampak adalah hati yang memetabolisme tubuh dan ginjal yang berfungsi ekskresi. Kerusakan yang timbul akibat mengonsumsi obat kedaluwarsa tak bisa diprediksi,” kata Noffendri, saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Tanggal kedaluwarsa ditetapkan dengan memperhitungkan ketahanan zat aktif dalam obat, termasuk memperhitungkan kemungkinan penyimpanan di luar pabrik. Dengan dosis tepat, efek samping obat tertentu akan terukur. Akan tetapi, saat obat sudah kedaluwarsa, efek samping atau dampak buruk obat itu pada tubuh tak bisa lagi diprediksi. Sumber : Harian Kompas cetak Edisi Selasa, 6 September 2016 pada halaman...

read more