Dokter Berani Melawan Presiden, Kirim Surat Resmi Nolak Ngebiri

Nasib Perppu Kebiri sepertinya akan layu sebelum berkembang. Belum juga diundangkan DPR, kemarin, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan menolak dilibatkan jadi tim eksekutor hukuman kebiri. Loh, dokter kok berani betul lawan peraturan yang sudah diteken Presiden? Setelah jadi polemik selama lebih dari dua pekan, IDI akhirnya menyampaikan sikapnya terhadap Perppu Kebiri yang diteken Presiden akhir Mei lalu. Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menyampaikan beberapa hal terkait Perppu No 1/2006 tersebut. Pertama, IDI mendukung kebijakan pemerintah memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak. Baru di poin selanjutnya, IDI menyampaikan penolakannya sebagai eksekutor hukuman kebiri. Hal itu didasarkan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. “Membuat IDI menyampaikan agar pelaksanaannya tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor,” kata Ilhan, dikantor pengurus IDI  Jl Gsy Ratulangi, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, lanjut Ilham, IDI mendorong keterlibatan dokter dalam hal rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban, menurut Ilham, menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dari trauma fisik dan psikis yang dialaminya. “Rehabilitasi pelaku diperlukan untuk mencegah kejadian serupa dilakukan kembali. Kedua, rehabilitasi membutuhkan penanganan komprehensif melibatkan berbagai disiplin ilmu,” katanya. IDI menilai kebiri kimia tak menjamin berkurangnya hasrat dan potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Karena itu, IDI mengusulkan agar pemerintah mencari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan. Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) Prijo Sidipratomo menambahkan, sumpah dokter adalah universal, dan diakui sebagai world medical etic oleh semua dokter. Dalam sumpah itu dikatakan, dokter tak akan menggunakan pengetahuannya untuk hal-hal lain yang bertentangan dengan kemanusiaan. Dengan alasan itu, ia juga mengancam dokter yang menjadi eksekutor akan diberikan sanksi. “Memang tidak ada hukuman sanksi badan. Tapi diminta untuk keluar dari profesinya,” kata Ia berharap semua pihak menghargai keputusan IDI. “Kami bersedia memaparkan alasan di hadapan DPR maupun Presiden,” tuntas Ilham. Pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta Prof Muzakkir berharapsuara dari IDI didengar oleh DPR. Jangan sampai DPR mengundangkan Perppu tanpa lebih dulu mendengarkan berbagai pihak baik secara hukum, yuridis maupun aspek lainnya. Karena hukuman kebiri adalah tindakan medis terhadap terpidana kejahatan seksual maka harus ada analisis medis. Di sini, Menteri Kesehatan yang harus banyak bicara memberi keterangan dampak kebiri secara medis dan psikis. Bukan hanya analisa Menteri Sosial. “Sekarang ini yang paling semangat bicara adalah Menteri Sosial yang sebenarnya tidak ada kaitan bidangnya,” kata Muzakkir, kepadaRakyat Merdeka, tadi malam. Kata dia, jika pada akhirnya, DPR menolak mengundangkan Perppu tersebut maka sebaiknya Presiden Jokowi harus legowo. Hal ini jangan diartikan bahwa dokter melawan perintah. Ini masukan karena membuat hukum tak boleh sampai menabrak rambu-rambu kemanusiaan. Dari analisis dokter bisa diartikan dampak negatif hukuman kebiri lebih besar dari upaya pelaku untuk kembali hidup normal kembali. Kejahatan seksual memang biadab, tapi hukuman itu ada batas-batas kemanusiaan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa memberi sinyal akan menolak Perppu ini. Dia bilang keputusannya memang belum final. Sebab proses diskusi di internal Gerindra masih terus berlangsung. Yang jelas Gerindra tak mau terseret arus opini dan dukungan sejumlah kalangan terhadap Perppu tersebut. “Kami tidak mau asal beda. Apapun sikap kami nanti, itu didasarkan pada kajian dan pertimbangan yang dalam,” kata Desmond, kemarin. Desmond justru menduga bahwa Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu itu untuk mengejar popularitas agar dianggap sebagai pemimpin yang tegas. Kalau hal itu yang terjadi, Gerindra jelas akan menolaknya. “Kalau Presiden sekadar mengejar popularitas, masa’ kami ikuti,” pungkasnya. Sumber : Kantor Berita Politik...

read more

Seminar Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Dengan Inisiasi Awal Insulin

...

read more

Rapat Pleno Diperluas PB IDI

“Kita hari ini berkumpul bersama dalama acara Rapat Pleno Diperluas untuk membahas tiga pokok masalah yaitu masalah Dokter Layanan Primer (DLP), Gratifikasi dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Ketua Umum PB IDI – Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG dalam sambutannya pada acara Rapat Pleno Diperluas PB IDI pada 16 April 2016 di Hotel Lumire Jakarta. Prof. Marsis menambah bahwa Inilah sengaja mengundang dalam acara Pleno diperluas tentu untuk memberikan sesuatu asupan atau suatu pemikiran tentang masalah DLP. “Tentunya kita harapkan tidak akan terjadi deadlock kembali, karena akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas DLP,” tutur Prof. Marsis. Untuk masalah yang lainnya, kata Prof. Marsis seperti   gratifikasi dan JKN tinggal menunggu keputusan saja. Rapat pleno diperluas sesuai dengan AD dan ART PB IDI pasal 61 adalah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berfungsi mengkoordinasikan program Pengurus Besar dan atau Pengurus Wilayah IDI. Oleh karena itu Rapat Pleno dihadiri utusan IDI Wilayah dan semua perhinpunan dokter spesialis dan seminat. Sidang Rapat Pleno dipimpin oleh Sekjen PB IDI – Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT. Pembahasan pertama tentang DLP yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad  Akbar Sp.S(K),Ph.D,  dilanjutkan dengan pemaparan tentang Gratifikasi yang dijelaskan oleh Dr. Husniah R Akib,MS,M.Kes,Sp.Ak dan pemaran tentang JKN yang dijelaskan oleh Dr.Prasetyo Widhi Buwono ,Sp.PD dan Dr. Gatot...

read more

Final Announcement : Pertemuan Ilmiah Tahunan VII dan Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia

Final Announcement : Pertemuan Ilmiah Tahunan VII dan Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia

read more

Kawal Kebijakan Tentang JKN/BPJS

Ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah cukup baik. Bahwa masih ada kekurangan dalam perjalanannya dua tahun ini, tentu harus terus dikawal dan dikoreksi. Salah satunya, berbagai catatan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), seperti terkait kontrak dokter dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Demikian antara lain, poin audiensi yang dilakukan IDI dengan Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi (02/03/2016) di Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat (FPD). Dalam kesempatan ini, Dede Yusuf menyatakan bahwa beberapa negara memang melihat Indonesia sudah leading dalam JKN. Tetapi perbaikan harus terus dilakukan. ‘’Amerika punya social security number yang potongannya dari pajak. Jadi setiap orang yang masuk rumah sakit dapat layanan gratis. Sementara saat ini, di kita, peserta JKN banyak, dokternya masih sedikit yaitu 129 ribu dokter di luar dokter gigi. Tapi penyebarannya tidak merata. Itu antara lain, masalah kita,’’ kata Dede. Selanjutnya dikayakan, bahwa ke depan masalah ini harus dibicarakan secara komprehensif. Ada pendataan yang valid misalnya, terkait jumlah atau stock dokter, dimana kurangnya, berapa puskesmas yang memiliki dokter. “Dan banyak pertanyaan lain, seperti kenapa dokter sedikit? Apa pendidikannya susah? Susah dapat STL? Apa dokter tidak mau kerja di Puskesmas? Kita koreksi dulu diri kita. Jadi kita lihat kenapa dokter penyebarannya tidak merata. Ada rumah sakit di sebuah rumah sakit besar di Kalimantan, tidak ada dokternya, tidak ada pasiennya, dan tidak ada peralatannya. Cuma ada perawat banyak,” kata Dede. Terkait hal ini, Dede menyatakan pihaknya pernah meminta pemimpin daerah untuk memberi insentif kepada dokter dengan memberi ‘uang duduk’. Pendidikan dokter juga lebih terjangkau. “Masak  mau jadi spesialis harus seharga mobil supermewah? Jangan sampai kita membuat pendidikan dokter susah.” Sebelumnya, Ketua Umum IDI Prof Dr Oetama Marsis, SPOG dan jajarannya memberikan berbagai catatan terkait JKN. “Kami ingin membicarakan solusi dari kelemahan JKN, karena di tahun 2019 tidak akan ada dokter swasta atau pribadi. Nanti semua dokter, baik umum dan spesialis, akan punya kontrak dengan BPJS/JKN. Kami ingin membicarakan kesejahteraan khususnya bagi adik-adik dokter. Oleh karena itu nanti mohon diundang semua stakeholder agar tidak akan ada salah-salahkan,” kata Marsis. Pengurus IDI lain, dr. Chairulsjah Sjahruddin kemudian memberikan catatan bahwa akan banyak masalah yang dihadapi. Setidaknya 3 bagian terkait JKN, kata Sjahruddin,  yaitu: divisi layanan primer, sekunder, dan rujukan. “Dana yang diguyurkan untuk JKN 20% untuk primer (Puskesmas, mandiri, dan klinik), dan 80% untuk sekunder (rumah sakit). Dana yang dihabiskan harusnya 50% – 50% untuk primer dan sekunder, sistem rujukan sendiri belum berjalan. Lalu bagaimana dokter dihargai dengan layak sesuai sistem keekonomian yang layak juga akan dibicarakan? Rumah sakit umum/negeri bisa berbuat lebih banyak bagi dokter karena mereka tidak bayar tagihan apa-apa dan tidak investasi apa-apa untuk asset. Teman-teman dokter banyak yang mengatakan belum dihargai dengan layak. Khususnya di daerah. Mungkin karena ketidakmampuan manajemen,” jelas Sjahruddin. Catatan berikutnya, diberikan Gatot Soetono. Ia mengatakan, JKN harusnya dibuat terstruktur. Seluruh penduduk harus daftar ke ranah primer terlebih dahulu. Kalau tidak selesai, baru ke sekunder. “Harusnya di primer bisa beres. Tapi ini tidak terjadi. Jika JKN dilakukan harus ada kehadiran negara karena harus ada persebaran dokter yang merata..” Kemudian, ”Memang ada kesalahan regulasi. Aturan juga dilanggar oleh BPJS. Jumlah dokter tidak cukup, tapi menerima pasien banyak. Regulasi yang salah ada di PP yang menyebutkan fasilitas kesehatan harus menerima pasien, padahal harusnya tidak begitu jika tidak cukup tenaga kesehatannya. Kami punya data, ada daerah yang butuh atau kekuarangan dokter. Nanti disampaikan ke Pemda, Pemda yang ambil action,” kata dr. M Adib K (Sekjen PB IDI). Banyak poin lain disampaikan delegasi IDI, seperti terkait penataan sistem rujukan, tarif INA CBGs yang belum dimasukan clinical pathway, khususnya untuk kasus-kasus tertentu seperti ICU, hak-hak dokter,...

read more

Mini Seminar : Tata Laksana Hipertensi

...

read more