SEMINAR URUN REMBUG NASIONAL
RANGKAIAN HARI BAKTI DOKTER INDONESIA 2013
“Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan di Negeri Berdaulat”
I. PENDAHULUAN
Kondisi rakyat sebelum dan di awal kemerdekaan republik ini sangat
memprihatinkan. Endemis berbagai penyakit terjadi dimana-mana, diperberat dengan
kemiskinan dan kebodohan. Situasi ini mendorong para faunding father untuk
memberikan perhatian besar kepada kondisi yang dapat menghambat perkembangan
sebuah bangsa. Perhatian besar tersebut diejawantahkan dalam dokumen terpenting
negara, yaitu tersurat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyebutkan “…Kemudian
daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”.
Dari data United Nation Development Programme (UNDP), Indonesia masuk dalam
kategori Medium Human Development, dengan pengertian sebagai kelompok negara
dimana index pembangunan manusianya di peringkat 94-141. Peringkat Indonesia
dalam HDR selama 11 tahun (1999-2010) selalu di peringkat 102 hingga 112.
Peringkat terbaik dicapai di tahun 2001 yaitu peringkat ke 102, dan di tahun
1999 di peringkat ke 105. Sedangkan peringkat terburuk terjadi di tahun 2003,
yaitu peringkat ke 112. Namun yang paling mengejutkan adalah HDR tahun 2011,
yang menunjukkan kemerosotan secara drastic, yaitu di peringkat 124. Sedikit
melegakan ketika melihat laporan di tahun 2013, dimana peringkat Indonesia agak
sedikit naik di peringkat 121.
Sebagaimana kita ketahui, Human Development Rate (atau dalam bahasa Indonesia
dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia-IPM) mengukur pencapaian rata-rata
sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :
1. Hidup yang sehat dan panjang umum, diukur dengan harapan hidup saat
kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan
kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas.
3. Standar kehidupan yang layak, diukur dengan produk domestik bruto per kapita
dalam paritasi daya beli.
Melihat dimensi dasar pembangunan manusia di atas, dimana kesehatan menjadi
variable pertama, maka tentu hal ini menjadi sangat penting untuk menjadi
orientasi setiap negara dalam melakukan pembangunannya. Untuk Indonesia sendiri,
pada tahun 1999 telah dicanangkan visi Indonesia Sehat 2010, dikarenakan
dinamika bangsa yang dialami dalam satu decade terakhir menyebabkan visi ini
belum dapat terealisasi. Namun, Kementerian Kesehatan RI sebagai leading sector
dalam perwujudan kualitas kesehatan bangsa, masih konsisten memperjuangan
kesehatan rakyat yang terwujud dalam visi misi kementerian kesehatan dengan
tagline “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.
Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat tentu tidak lepas dari banyak faktor.
Faktor utama dalam mewujudkannya adalah terciptanya pelayanan kesehatan yang
merata dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang dimaksud
adalah rakyat Indonesia yang beradadi hamparan khatulistiwa, dari Sabang hingga
Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rotte. Rakyat Indonesia juga adalah adalah
mereka yang tidur beralaskan aspal hingga mereka yang tidur beralaskan kasus
dari bulu angsa. Pemikiran ini bukan didasari kepada pemikiran sosialisme dalam
konteks ideologi negara, namun lebih kepada pemikiran akan implementasi
tanggungjawab negara yang termaktub dalam konstitusi.
Pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu masih menjadi oasis dalam perjalanan
pembangunan kesehatan bangsa ini. Disamping kendala terbesar bangsa ini adalah
bentangan wilayah yang tidak hanya berupa daratan rata, namun Tuhan Yang Maha
Esa telah menganugerahi negeri ini dengan bentangan alam yang terdiri dari
lautan, kepulauan, pegunungan, hingga hutan belantara yang juga dihuni oleh
rakyatnya. Oleh karenanya, tantangan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh
rakyat menjadi amanah dari Tuhan bagi seluruh pemimpin bangsa ini. Maka tidak
salah kemudian pelayanan kesehatan kepada seluruh rakyat menggunakan prinsip
keadilan, karena kata “adil” lebih bijak untuk digunakan dalam konteks
pembangunan bangsa.
Perwujudan pelayanan kesehatan yang berkeadilan tidak lepas dari komponen
pendukungnya. Salah satu komponen pendukung adalah anggaran kesehatan yang
diperuntukan secara tepat. Namun cukup disayangkan, anggaran kesehatan yang
diamanahkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 171
yaitu sebesar minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD belum dapat dipenuhi oleh
negara. Pemenuhan amanah undang-undang dengan tujuan pencapaian ketahanan bangsa
dari aspek kesehatan memang masih sulit terealisasi. Mungkin hal ini disebabkan
kondisi bangsa yang masih terlilit beban hutang luar negeri yang setiap tahunnya
terus bertambah.
Bangsa ini masih memiliki hari esok yang nasibnya ditentukan oleh putra putri
bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin di republik ini. Pemimpin bangsa hari
ini pun tentunya memiliki keinginan agar anak cucu kelak dapat hidup lebih baik
agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar karena dibesarkan oleh putra dan putri
di seluruh pelosok tanah air. Tanah pertiwi ini masih memiliki hamparan harapan
di dalam setiap lubuk anak bangsa akan kemajuan sebuah bangsa.
Ikatan Dokter Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi dokter yang
termaktub dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
mengemban amanah sebagai salah satu stakeholder kesehatan turun bertanggungjawab
dalam menciptakan kualitas kehidupan bangsa di bidang kesehatan. Pencapaian
tersebut melalui perannya menghadirkan pelayanan kedokteran yang bermutu bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan kedokteran yang tidak membedakan di kaya dan
si miskin, si penguasa maupun si rakyat jelata. Pelayanan yang mengedepankan
kepentingan masyarakat daripada kepentingan dokter sebagai pemberi pelayanan.
Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh organisasi profesi kesehatan lainnya
menganggap tanggung jawab mewujudkan Indonesia yang lebih sehat sebagai
tanggung jawab bersama. Tanggung jawab yang dijalani dengan semangat kebangsaan
yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, semangat karena memiliki harapan akan cita-cita
besar untuk bangsa yang lebih bermartabat.
NAMA KEGIATAN
Seminar Urun Rembug Nasional Dalam Rangka Hari Bakti Dokter Indonesia 2013
TEMA SEMINAR
“Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan di Negeri Berdaulat”
TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan Urun Rembug Nasional ini bertujuan sebagi berikut :
1. Mengangkat dinamika bangsa dalam perwujudan ketahanan bangsa di bidang
kesehatan.
2. Mengangkat gambaran pembangunan bangsa yang berkaitan erat dengan kesehatan
rakyat.
3. Mendiskusikan problematika bangsa yang berkaitan dengan kesehatan rakyat.
4. Menyatukan langkah untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanah
konstitusi.
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Hari / Tanggal : Senin – Rabu / 26-28 Agustus 2013
Tempat : JIExpo Kemayoran Jakarta
PESERTA URUN REMBUG
Kegiatan ini melibatkan seluruh komponen yang berperan dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan, antara lain :
1. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinas terkait
3. Kepala Rumah Sakit Daerah maupun Swasta
4. Kalangan akademisi
5. Praktisi Kesehatan : Dokter maupun Tenaga Kesehatan lain
Jumlah terbatas hanya 750 peserta.
REWARD PESERTA
Sertifikat Seminar dengan bobot 14 SKP IDI
Seminar Kit
PEMBICARA
Hari I
Keynote Speech
Wakil Presiden RI “Kebijakan Pro Rakyat Di Bidang Kesehatan Sebagai Wujud
Tanggung Jawab Negara”
Menkokesra RI “Prioritas Perwujudan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Kesehatan
Sebagai Komitmen Negara”
Menteri Kesehatan RI “Kebijakan Kementerian Kesehatan RI Dalam Mewujudkan
Pelayanan Kesehatan Yang Mandiri dan Berkeadilan”
Diskusi Panel
Kualitas dan Pemerataan Pelayanan
“Kebijakan Pemerintah Terkait Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” oleh
Dirjen BUK Kemenkes RI
“Pelayanan Kedokteran Yang Sistematis dan Berkualitas Guna Mencapai Pelayanan
yang Terpadu” oleh Ketua MPPK PB IDI
“Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sekunder Dalam Mendukung Pemerataan dan
Kualitas Pelayanan” oleh Ketua PERSI
Diskusi Panel
Pelayanan Kesehatan Berbasis Koperasi
“Dukungan Kementerian Koperasi RI Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Bagi rakyat” oleh Deputi I Kemenkop RI
“Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Koperasi Sebagai Paradigma Baru” oleh
Ketua Primkop IDI
“Kualitas Alat Kesehatan dan Laboratorium Guna Mendukung Fasilitas Kesehatan
yang Bermutu” oleh Ketua Gakeslab
“Dukungan Farmasi dalam Pelayanan Kedokteran Maupun Pelayanan Kefarmasian” oleh
Ketua GP Farmasi
Hari II
“Kesiapan Anggaran Negara Dalam Menyokong Implementasi Kebijakan Terkait
Kesehatan” oleh Menteri Keuangan RI
“Dinamika kebijakan dan anggaran terkait kesehatan dalam proses legislasi” oleh
Ketua DPR RI
“Sinergisitas Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Nasional Terkait Kesehatan” oleh
Ketua DPD RI
“Penerapan Otonomi Daerah Terkait Implementasi Kebijakan Nasional dalam
Mendukung Pemerataan Pelayanan Kesehatan” oleh Menteri Dalam Negeri RI
Diskusi Panel
“Skema Alokasi Anggaran Terkait Kesehatan Kemeneterian Keuangan RI” oleh Dirjen
Anggaran Kemenkeu
“Alokasi Anggaran Bagi Kesehatan Kabupaten Bantaeng Sebesar 20%” oleh
Prof.DR.H.M.Nurdin Abdullah,MAgr – Bupati Bantaeng
“Dukungan Anggaran Kesehatan Bagi Perwujudan Pemerataan dan Kualitas Pelayanaan
Kedokteran” oleh Dr.Gatot Soetono – Ketua Bidang Pengembangan Sistem Pelayanan
Kesehatan PB IDI
Diskusi Panel
Implementasi SJSN
“Kesiapan Pemerintah Dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional” oleh Wakil
Menkes RI
“Kesiapan Transformasi PT.ASKES Menjadi BPJS Kesehatan” oleh Dirut PT.ASKES
“Peningkatan Mutu Pelayanan Dokter Indonesia Menyongsong Implementasi SJSN” oleh
Ketua Terpilih PB IDI
Diskusi Panel
“Kualitas Tenaga Kesehatan Dalam Menyongsong Jaminan Kesehatan Nasional” oleh
Kepala BPPSDM Kemenkes RI
“Kesiapan Dokter Layanan Primer Dalam Menyongsong JKN” oleh Ketua Harian PP PDUI
Hari III
“Pelaksanaan Kartu Jakarta sehat (KJS) Sebagai Embrio Implementasi Jaminan
Kesehatan Nasional” oleh Joko Widodo – Gubernur DKI Jakarta
“Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Serambi Mekkah” oleh Dr.Zaini Abdullah
– Gubernur NAD
Diskusi Panel
Kesiapan Organisasi Profesi Dalam impelementasi JKN
“Kesiapan IDI Dalam Pelaksanaan JKN” oleh Sekjend PB IDI
“Kesiapan PDGI Dalam Pelaksanaan JKN” Oleh Ketua Umum PB PDGI
“Kesiapan PPNI Dalam Pelaksanaan JKN” oleh ketua Umum PP PPNI
“Kesiapan IBI Dalam Pelaksanaan JKN” oleh Ketua Umum PP IBI
“Kesiapan IAI Dalan Pelaksanaan JKN” oleh Ketua Umum PP IAI
Diskusi Panel
“Penerapan INA-CBGs Dalam Pelayanan Kedokteran Tingkat Sekunder” oleh Ketua Tim
Nasional Kesmik Center
“Kendala dan Hambatan RS Swasta Dalam Penerapan INA-CBGs” Oleh Ketua Umum ARSSI
“Problematika Etika Kedokteran Dalam Penerapan INA CBGs” oleh ketua MKEK PB IDI
Diskusi Panel
Patient Safety
“Urgenty Patient Safety dan Penanggulangan Freud” oleh Dr.Adib A
Yahya,MARS-Pakar Patient Safety
“Standar Profesi Sebagai Pegangan Dokter Mewujudkan Patient Safety” oleh
Dr.Bambang Tutuko,Sp.An
INFORMASI KONTAK
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat PB IDI Jl.DR.GSSY
Ratulangie No.29 Menteng Jakarta. Telp 021-3158726, email pbidi@idionline.org
atau dengan Sdri. Inten HP 081380335282.
