SEMINAR PERINGATAN HARI MALARIA SEDUNIA KE-7
Download Leaflet di sini SEMINAR PERINGATAN HARI MALARIA SEDUNIA KE-7
read moreIDI Ingin Pembagian Tarif Dokter Jelas
Tak terasa sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdiri pada 1 Januari 2014, begitu banyak perubahan dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun karena sistem ini masih baru, perubahan pun dianggap masih ada yang sulit diterima. Seperti misalnya besaran tarif yang kecil untuk puskesmas atau klinik yang sering disebut kapitasi. Seperti disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr. Zaenal Abidin pada wartawan dalam acara evaluasi 100 hari BPJS Kesehatan. Ia menyampaikan, hingga saat ini belum ada norma yang mengatur pembagian dana kapitasi antara organisasi profesi dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes) seperti puskesmas atau rumah sakit. “Tidak ada norma pembagian dana kapitasi antara organisasi profesi dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik. Padahal kami minta sejumlah dana sudah ditentukan, berapa yang harus diberikan managemen, klinik atau tenaga kesehatan. Sekarang ini mereka sulit membaginya,” kata Zaenal yang ditemui di Media Center BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (10/4/2014). Tak hanya itu, Zaenal melanjutkan, pembagian tarif di rumah sakit (INACBGs) juga belum jelas berapa yang sepantasnya dapat diberikan pada tenaga medis. ”Saya lihat mestinya ada imbas surplus di banyak rumah sakit tapi kenapa belum jelas pembagiannya. Padahal mereka yang kerja berat berhak mendapatkannya.” Zaenal berharap, pemerintah dapat segera membuat aturan terkait hal tersebut. “Sekalian saja buat peraturan tentang norma. Jangan setengah-setengah,”...
read morePernyataan Sikap/Keprihatinan PB IDI Terhadap Pemukulan/Penganiayaan Dr. Achmad Arief Fatoni di Pangkalan TNI-AU Yogyakarta
Berdasarkan informasi yang didapatkan saat kunjungan salah seorang pengurus PB IDI membesuk Dr. Arief Fatoni yang juga ditemani oleh jajaran pengurus di IDI wilayah DIY. IDI Cabang Yogyakarta, IDI Cabang Sleman dan IDI Cabang Bantul didapatkan bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan yang cukup brutal dan tidak manusiawi terhadap seorang dokter di Skuadron Pendidikan 102 Komando Pendidikan TNI-AU di Yogyakarta pada tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul : 10.00. IDI berkeyaninan bahwa seorang dokter, pertama, sesuai Undang-undang No. 36 Tahun 2009 dimana Tenaga Kesehatan mendapat Perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kedua, di ulang dan dipertegas pada Undang-undang Nomer 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Demikian dikatakan, Ketua Umum Penguru Besar IDI (PB IDI), Dr. Zaenal Abidin, MH dalam penyampaiannya pada jumpa pers tentang “Pernyataan Sikap/Keprihatinan PB IDI Terhadap Pemukulan/Penganiyaan Dokter Achmad Arief Fatoni di Pangkalan TNI-AU Yogyakarta” yang diselenggarakan di Gedung Sekretariat PB IDI Jl Samratulangi 29 Jakarta Pusat pada 7 April 2014. Turut hadir dalam acara tersebut, Bidang Legislasi dan Advokasi Kebijakan, Dr. Warsito, MM, Ketua Perhimpunan Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia, Dr. Soemardoko Tjokrowidikdo, SpM, SpK (K) dan Wakil Sekjen PB IDI, Dr. Mahesa Paranadipa, MH. Dr. Zaenal menambahkan, bahwa dalam hal ini PB IDI tanpa mencampuri, masalah disiplin militer, memandang Dr. Arief Fatoni telah melaksanakan tugas sebagai dokter dengan baik dilingkungan kerjanya. Bahwa penganiayaan yang dialami dokter Achmad Arief Fatoni, jangan sampai di sembunyikan dan agar di kemudian hari tidak terulang lagi. “Jadi kami membuat sikap ini agar hal ini bisa menjadi pelajaran bagi setiap instansi dan setiap institusi yang disitu ada pekerja seorang dokter dan juga menjadi anggota satu kesatuan. Jadi tidak membedakan apakah dia dokter atau bukan, tetapi dia adalah anggota kesatuan yang bersangkutan,” tutur Dr. Zaenal. Oleh karenanya, kata Zaenal, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, sebagai ungkapan rasa solidaritas menyatakan: Pertama, mengutuk keras tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum TNI-AU kepada Sejawat kami Dr. Achmad Arief Fatoni maupun tindakan brutal yang dilakukan oleh siapapun kepada dokter Indonesia di seluruh tanah air. Kedua, Mengajak semua pihak, mengawal proses hukum, dari okdum yang melakukan penyiksaan terhadap Dr. Achmad Arief Fatoni maupun terhadap sejawat lain di seluruh tanah air. Ketiga, Meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati segala betuk pelayanan profesi kedokteran. Jika didapati hal-hal yang kurang berkenan dapat menghubungi IDI setempat. Perhimpunan profesi atau Komite Medik di institusi...
read morePeringatan Hari TB Sedunia
Pencapaian indikator MDG untuk TB di Indonesia cukup memuaskan dan diperkirakan semua indikator TB akan dicapai sebelum waktu yang ditentukan pada tahun 2015. Selain dari pada itu, keberhasilan pengendalian TB di Indonesia juga ditunjukkan dengan apresiasi dari beberapa tokoh penting di dunia, di antaranya adalah Sekjen PBB Ban Ki Moon melalui surat langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan penghargaan atas upaya pengendalian TB di Indonesia pada tahun 2012. Hari Tuberkulosis Sedunia atau Hari TB Sedunia yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 24 Maret. Untuk tema global peringatan hari TB sedunia tahun ini 2014 adalah “ Amplify and Sustain Our TB Successes” yang diterjemahkan menjadi tema nasional “menggaungkan Kesuksesan Kita di Bidang TB secara Berkesinambungan”. Oleh sebab itulah dengan Hari TB Sedunia ini idionline sempat mewawancarai Bagian Kajian Penyakit Menular PB IDI, Dr. Jemfy Naswil yang berkenaan sejauh mana peran PB IDI untuk memberantas TB di Indonesia. Dr. Jemfy mengatakan, bahwa peran IDI dalam memberantas TB di Indonesia adalah awalnya pada Tahun 2005 Organisasi Medis Internasional menyusun standard untuk menatalaksanaan TB berdasarkan evidens base yang disebut ISTC (International Standards for Tuberculosis Care) dan direkomendasikan untuk digunaan dalam menatalaksana TB diseluruh dunia. Tahun 2006 Kasubdit TB dan Penyusun ISTC datang ke PB IDI untuk memaparkan situasi TB pada saat itu dan ISTC kepada Pengurus PB IDI. Situasi TB pada saat itu sangat memprihatinkan dimana Indonesia menduduki peringkat ke 3 penderita TB terbanyak didunia. Angka kematian karena TB mencapai 100.000/tahun (300/hari). Penanganan TB belum standard diseluruh wilayah Indonesia karena program pemerintah belum menjangkau fasilitas kesehatan swasta. Sejak itu IDI, kata Bunda begitulah kalau disapa, berkomitmen membantu pemerintah dalam Program Pengendalian Tuberkulosis (P2TB) dengan kegiatan diantaranya, pada Tahun 2006 mendukung digunakannya ISTC(International Standards Tuberculosis Care) dalam P2TB di Indonesia. Pada tahun 2007 membentuk Task Force ISTC di Pusat, selanjutnya IDI membentuk Task Force ISTC disemua Provinsi, kemudian melaksanakan kegiatan seperti : Membuat modul Pelatihan ISTC, Mengadakan Pelatihan untuk Pelatih (TOT) ISTC untuk semua Provinsi @ 5 orang, Mensosialisasikan ISTC, Membuat modul Pelatihan TB, Mengadakan Pelatihan TB 11 angkatan @ 30 dokter/angkatan di 8 Provinsi, Melaksanakan Monev pasca Pelatihan TB dan Mendorong terbentuknya jejaring TB dilapangan. Dokter yang lahir di Bukit Tinggi 68 tahun yang lalu ini menambahkan, bahwa penyakit Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dinegara kita. Indonesia masih merupakan 5 besar Negara dengan beban penderita TB terbanyak. Situasi TB di Indonesia saat ini, Angka Insidens 185/100.000 penduduk, angka pevalens 213.000/100.000 penduduk, angka mortalitas 27/100.000, Jumlah penderita TB baru 460.000. Angka kematian karena TB 67.000/tahun (186 orang/hari). TB merupakan pemunuh nomor 1 terbanyak diantara penyakit menular. Jumlah penderita Multi Drugs Resistance (TB MDR) diperkirakan sebanyak 6900 orang, 2% berasal dari kasus baru, 12% dari kasus pengobatan ulang. WHO telah merekomendasikan Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang cost efektif untuk mengendalikan TB sejak tahun 1995, yang terdiri dari 5 (lima) komponen : Komitment politis, Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya, Pengobatan jangka pendek yang standard bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat termasuk pengawasan langsung pengobatan, Jaminan ketersediaan obat anti tuberculosis (OAT) yang bermutu. Dan Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan. Pelaksanaan strategi DOTS memegang peran dalam pengendalian TB selama lebih dari satu dekade, dan sampai saat ini tetap menjadi komponen utama dalam strategi pengendalian TB yang terus diperluas untuk mencapai akses universal, komponen utama pengendalian TB yang penting adalah pengelolaan kasus kekebalan obat anti TB, TB terkait HIV, penguatan sistem kesehatan, keterlibatan seluruh penyedia layanan kesehatan dan masyarakat, serta promosi penelitian Target tahun 2035, Angka kematian turun 75%, Angka Insidens turun 50%, dan Tidak...
read moreKebijaksanaan IDI Terhadap UKDI 2014
Download PDF di sini Kebijakan IDI Terhadap Uji Kompetensi...
read more




