Mulai 2014 Calon Dokter dan Guru Mendapat Beasiswa Bidik Misi

Semarang, - Ada yang baru pada program beasiswa Bidik Misi untuk tahun 2014. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh mengatakan target beasiswa Bidik Misi akan diperluas yaitu untuk mahasiswa program profesi. “Yang baru dari Bidik Misi untuk tahun depan adalah kita akan alokasikan juga untuk profesi,” kata M. Nuh sebelum mengikuti acara Dies Natalis ke-48 Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (30/3/2013). Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan, bidik misi untuk profesi tersebut nantinya ditujukan untuk mahasiswa kurang mampu tapi akademik memadai di bidang profesi. Ia mencontohkan jika ada lulusan bidang pendidikan yang ingin mengajar menjadi guru harus melalui sertifikasi profesi, dalam proses sertifikasi itulah bidik misi dialokasikan. “Misal juga anak-anak yang mengambil fakultas kedokteran. Kalau S.ked belum boleh menyuntik, maka perlu profesi dokter. Selama profesi dokter nanti akan kita bantu,” tandasnya. Dengan diperluasnya target beasiswa bidik misi di bidang profesi, diharapkan nantinya mahasiswa bisa lulus dan mendapat pekerjaan sesuai dengan profesinya. “Jadi adik-adik yang menempuh jalur profesi itu lulus sudah siap enggak perlu mikir profesi kayak apa. Jadi kita bantu sekalian lunas gitu lho, enggak ucrit-ucrit,” papar M. Nuh. Sementara itu untuk bidik misi tahun ini, lanjut M. Nuh, setidaknya sudah 50 ribu mahasiswa memperolehnya. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk bidik misi tahun ini adalah sebesar Rp 1,4 triliun. “Tahun ini angkatan baru ada 50 ribu anak. Kalau ada APBNP akan kita tambah, tapi yang sudah dialokasi 50 ribu, jadi totalnya skrg menjadi 142 ribu sampai 150 ribuan anak,” tandas M. Nuh. Sumber...

read more

Minat Dokter Umum Buka Klinik BPJS Tinggi / Klinik Harus Sesuai Standar Kesehatan

JAKARTA - Dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang bakal bergulir tahun depan, pelayanan kesehatan bakal mengalami perubahan signifikan. Kesempatan para dokter untuk membuka klinik pelayanan kesehatan kian terbuka lebar. Komunitas dokter umum menyambut kebijakan baru itu. Tingginya minat para dokter umum untuk berpartisipasi mendirikan klinik badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) diutarakan oleh Presidium Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dr Dyah Agustina Waluyo. Perempuan yang akrab disapa Dyah itu mengatakan, semua dokter umum berminat sekali untuk mendirikan klinik. “Tapi realitasnya, nanti tidak semua dokter umum akan direkrut BPJS untuk mendapatkan hak mendirikan klinik,” kata dia kemarin. Dyah mengatakan jika dokter yang direkrut BPJS nantinya adalah dokter-dokter yang kompeten. Untuk itu dia mengatakan jika PDUI ini akan terus meningkatkan kompetensi dokter umum, sehingga banyak anggota mereka yang diberi hak mendirikan klinik BPJS. Dari catatan Dyah, saat ini jumlah dokter umum di seluruh Indonesia sekitar 80 ribu orang. Sementara jumlah dokter spesialis sekitar 20 ribu orang. “Jadi peran dokter umum ini cukup sentral,” katanya. Selain jumlahnya yang banyak, keberadaan dokter umum ini juga menyebar di seluruh Indonesia. Dyah lantas mengutarakan pesannya kepada para dokter yang nanti digandeng BPJS untuk mendirikan klinik. Dia mengatakan yang paling penting dilakukan para dokter adalah kampanye untuk hidup bersih. Dyah mengatakan jika upaya pencegahan (preventif) ini lebih utama dibandingkan pengobatan (kuratif). Menurutnya cost yang ditanggung masyarakat tidak terlalu besar jika hanya untuk preventif saja. “Sebaliknya cost untuk kuratif jauh lebih besar,” kata dia. Meskipun tanggungan premi pengobatan dari 84,6 juta masyarakat Indonesia ditanggung negara, tetapi gerakan preventif tetap wajib diutamakan oleh dokter klinik BPJS. Dalam skema pelayanan klinik BPJS nanti, pasien yang masuk dalam pertanggungan negara (84,6 juta jiwa) tidak perlu membayar iuran bulanan. Jadi setiap mereka berobat ke klinik BPJS, si dokter akan mendapatkan uang pengobatan dari BPJS. Besaran uang manfaat untuk sekali berobat masih digodok di tingkat pemerintah. Dyah juga meminta para dokter yang nanti diberi hak membuka klinik BPJS, harus memperhatikan kebersihan kliniknya. Dia meminta klinik harus memenuhi standar kesehatan. Baik itu untuk pasiennya atau masyarakat yang sehat. Diantaranya ada tempat untuk cuci tangan dan membuang peralatan medis yang sudah tidak terpakai. “Dalam bayangkan saya, klinik BPJS nanti harus bagus. Jangan alakadarnya seperti klinik-klinik yang tidak jelas,” pungkasnya.\ Sumber :...

read more

Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Menyalahkan Dokter

JAKARTA, KOMPAS.com- Melonjaknya pasien di rumah sakit pascadiberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat pihak rumah sakit kewalahan dan sering menerima keluhan, bahkan kemarahan pasien. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta warga Jakarta agar tidak lagi menyalahkan para dokter. “Saya tidak mau ada lagi yang menyalahkan dokter. Beliau-beliau sudah bekerja keras menangani lonjakan pasien KJS yang sampai 500.000 orang. Sudah capek-capek, masih disemprot. Mereka sudah mati-matian,” kata Jokowi saat dengar pendapat publik di Balai Agung, Rabu (27/3/2013). Dalam dengar pendapat itu, muncul berbagai keluhan warga soal pelayanan rumah sakit yang lambat. Ruangan rawat yang selalu penuh juga menjadi sasaran keluhan warga. Jokowi menambahkan, satu dokter saat ini menangani pasien dua kali lipat dari biasanya. “Biasanya 10 pasien sehari, sekarang 20 pasien. Biasanya 100 pasien jadi 200 pasien. Tentu mereka kewalahan. Kami sudah berupaya untuk terus menambah tenaga medis,” ujarnya. Jokowi mengatakan, semua itu memang konsekuensi pemberlakuan KJS. Dia meminta agar warga paham bahwa masih banyak yang harus dibenahi. Pembenahan juga tidak bisa selesai dalam waktu 1-2...

read more

Pengangkatan Dokter Menjadi CPNS Melalui PP NO. 56 TAHUN 2012

PENGANGKATAN DOKTER MENJADI CPNS MELALUI PP NO. 56 TAHUN 2012 1. Surat Pengangkatan Dokter Menjadi CPNS Melalui PP No. 56 Thn 2012 2. PMK No 6 Thn 2013 Tentang Kriteria...

read more

Ribuan Puskemas Kekurangan Dokter

TEMPO.CO, Balikpapan - Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Prof. Paul L Tahalele, mengatakan masih ada sekitar 3 ribuan puskesmas maupun puskesmas pembantu yang berada di daerah-daerah terpencil kekurangan dokter. “Data dari Kementerian Kesehatan, dari 9 ribu puskesmas, 3 ribu di antaranya belum terisi dokter,” kata Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia, Prof. Paul L Tahalele, Selasa, 25 Maret 2013. Dia melanjutkan, ada sekitar 100-an rumah sakit kelas C dan D yang juga belum memiliki dokter bedah. Indonesia memang kekurangan tenaga dokter, berbeda dengan negara Malaysia. Paul mengatakan, beberapa dokter muda juga enggan ditempatkan di daerah-daerah pelosok. “Persoalannya karena distribusi dokter itu yang tidak diatur. Sehingga ketika mereka lulus, mereka lebih senang di tempatkan di kota-kota,” ujarnya. Menurut dia, seharusnya ada regulasi untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara daerah-daerah. Paul mencontohkan, dokter muda yang baru lulus harus mau ditempatkan di daerah-daerah pelosok. “Tapi kan sekarang tidak ada aturannya. Mereka semaunya saja dan tentu menolak untuk bertugas didaerah-daerah terpencil. Seharusnya selama dua tahun awal mereka ditugaskan di daerah-daerah terpencil, baru mereka bertugas di kota,” tuturnya. Ia mengungkapkan, sebelum era reformasi, ada regulasi yang mengatur soal penempatan tenaga dokter. “Tapi sekarang aturan itu sudah dihapus ketika reformasi. Mungkin ada baiknya ada aturan lagi soal itu sehingga ada pemerataan tenaga medis,” ucapnya. Jika tidak, daerah-daerah terpencil akan banyak yang tidak memiliki tenaga dokter, apalagi dokter spesialis. Karena rata-rata daerah-daerah tersebut hanya dilayani bidan maupun perawat. “Jangankan dokter spesilias, dokter umum saja belum tentu ada,” ujarnya. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk Ishak mengakui keterbatasan tenaga dokter di daerah pelosok. “Tenaga dokter masih sangat kurang, apalagi dokter spesialis, khususnya di daerah-daerah yang jauh,” ucapnya. Awang mengatakan, pihaknya membuka lowongan sebanyak-banyaknya bagi dokter yang mau ditempatkan di daerah-daerah. Pihaknya, kata Awang, bahkan siap memberikan semua fasilitas yang diinginkan untuk mendukung pemerataan dokter. Salah satunya, memberikan beasiswa untuk putra-putri daerah sekolah ke daerah lain, bahkan luar negeri. “Setelah lulus, mereka bisa kembali ke Kalimantan,” ujarnya. Sumber :...

read more
error: Content is protected !!