Dokter-dokter Demo ke Istana Naik Metromini
Jakarta - Sekitar 50 dokter dari Dokter Indonesia Bersatu (DIB) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tidak seperti buruh di Jabodetabek yang berdemo dengan bus pariwisata, para dokter ini berdemo dengan menumpang Metromini. Para dokter pelosok di Indonesia ini berdemo dengan menumpang naik dua Metromini 47 jurusan Pondok Kopi-Senen dan satu mobil ambulans. Kendaraan mereka diparkir di sisi barat daya Monas. Para dokter yang terdiri dari dokter profesi, dokter umum, dan dokter magang ini menuntut perhatian pemerintah pada dokter-dokter di pelosok Indonesia. “Ribuan teman kami masih sengsara di ujung negeri ini,” ujar dokter Agung, juru bicara DIB. Dalam aksi damai ini, mereka mengenakan jas putih kebesaran mereka. Tidak lupa alat-alat seperti alat oksigen dan infus mereka bawa. Ada juga pasien ‘pura-pura sakit’ dengan tempat tidurnya ikut beraksi. Para dokter juga membentangkan spanduk sekitar 20 meter. Isi spanduk antara lain ‘Stop Politisasi Kesehatan’, ‘Stop Kriminalisasi Dokter’, ‘Pendidikan Kedokteran yang Terjangkau Untuk Rakyat’, ‘Merevisi UU Kedokteran tentang Dokter Layanan Primer’, dan ‘Anggaran Kesehatan 5 Persen dari APBN. Usai berorasi, para dokter beristirahat. Sebagian ada yang berfoto-foto dengan latar belakang Istana Merdeka. Sebagian lagi mencicipi jajanan kaki lima yang dari awal menyaksikan aksi mereka. Setelah beristirahat, rencananya mereka akan melanjutkan aksinya ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Akibat aksi ini, lalu lintas padat dari arah Lapangan Banteng menuju Harmoni. Sedangkan dalam website DIB, komunitas ini menulis alasan mereka berjuang, berikut sedikit kutipannya: Tahun ini pemerintah memperkirakan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi Rp 9.270 triliun. Sumber : APBN 2013 Namun pemerintah hanya menganggarkan Rp 55,9 triliun untuk pembiayaan kesehatan. Ini artinya pemerintah hanya menganggarkan 0.6% dari PDB Indonesia. World Health Organization (WHO) merekomendasikan setiap negara mengalokasikan setidaknya 5% dari PDB untuk kesehatan. Anggaran Kesehatan yang berada di bawah 1% PDB ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki Anggaran Kesehatan yang terendah di dunia. Akibat luar biasa rendahnya anggaran kesehatan Indonesia, wajar bila fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia serba kekurangan. Wajar bila berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia tidak kunjung tuntas. Wajar bila dokter yang bekerja di Rumah Sakit atau Puskesmas selalu kewalahan mengobati warga yang sakit. Wajar bila berbagai target-target pembangunan kesehatan di Indonesia selama ini selalu gagal. Wajar bila akibat itu semua timbul beragam permasalahan di lapangan, dan Dokter Indonesia kembali dijadikan kambing hitam akibat buruknya kebijakan pemerintah di bidang kesehatan. Pemerintah Indonesia saat ini selalu mengagungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, namun ketidakpedulian pemerintah terhadap kesehatan bangsa ini telah mengakibatkan berbagai permasalahan kesehatan tumbuh subur dan berkembang tanpa kendali di Indonesia. Jutaan masyarakat Indonesia saat ini tidak memiliki akses memadai terhadap pelayanan kesehatan yang baik. Pada akhirnya mereka akan menjadi statistik tingginya kematian akibat beragam penyakit di Indonesia. Bangsa yang maju adalah bangsa yang sehat. Bangsa yang sehat dapat berpikir menggunakan akal sehatnya dan menjadikan kesehatan sebagai salah satu prioritas penting pembangunan. Saatnya kita merubah Pelayanan Kesehatan di Indonesia melalui Reformasi Kesehatan yang Berkeadilan . Demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, saatnya anggaran kesehatan dinaikkan sesuai amanat undang-undang yaitu minimal 5% APBN dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terselenggara dengan anggaran yang cukup sesuai dengan perhitungan Ikatan Dokter Indonesia tahun 2012 dimana besaran premi (PBI) yang pantas sesuai nilai keekonomian adalah sebesar Rp. 60.000/orang yang terdiri dari kapitasi layanan primer sebesar Rp. 20.000/orang sisanya untuk menunjang pelayanan sekunder-tersier (besaran INACBG yang pantas sesuai dengan nilai...
read moreORASI HUT IDI KE 63
ORASI HUT IDI KE 63 “REKONSTRUKSI KEPEMIMPINAN DOKTER INDONESIA MENUJU INDONESIA SEHAT YANG BERDAULAT” Oleh: Zaenal Abidin (Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia) Jakarta, 24 Oktober 2013 REALITAS KEKINIAN INDONESIA “Seperti kapal akan tenggelam itulah negeri kita bencana datang di mana-mana membawa sengsara, membawa air mata Seperti kapal dalam harapan berlayar tanpa arah dihempas badai dan gelombang tak pernah sampai tujuan……” Syair di atas adalah penggalan lagu almarhum Franky Sahilatua yang berjudul “Kembali ke Pancasila”, yang menggambarkan kondisi kekinian bangsa Indonesia. Beliau menggambarkan Indonesia seperti kapal yang akan tenggelam dan tak pernah sampai tujuan. Pernyataan tersebut bukanlah tanpa alasan melihat berbagai indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia serta carut marutnya kondisi sosial politik bangsa. Salah satu indikator yang penting kita perhatikan adalah indeks pembangunan manusia atau dikenal dengan Human Development Index (HDI) yang memuat indikator usia harapan hidup, akses terhadap pendidikan dan standar hidup yang layak. HDI Indonesia pada tahun 2012 adalah 0,629 dengan posisi peringkat ke-121 dari 187 negara bersama Kiribati dan Afrika Selatan. HDI Indonesia di bawah nilai 0,64 yaitu nilai HDI rata-rata kelompok negara dengan indeks pembangunan manusia medium dan di bawah nilai 0,683 yaitu nilai rata-rata negara di Asia Timur dan Pasifik. (UNDP, 2012) Data di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini, secara rata-rata, penduduk Indonesia belum mencapai taraf hidup yang optimal dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator utama kesejahteraan. Atau dengan kata lain masyarakat Indonesia “belum sejahtera”. Padahal, dalam tujuan negara Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 jelas dinyatakan “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kondisi di atas salah satunya karena disparitas antarwilayah di Indonesia yang sangat besar. Belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan tingkatan kesejahteraan pun berbeda di setiap daerah di Indonesia. Sebagai contoh riil adalah tidak meratanya distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini jumlah dokter anggota IDI sebanyak 111.574 orang dengan jumlah anggota terbanyak di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 20.942 orang. (Pusdalin PB IDI, 2013). Selain itu, salah satu indikator keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan rakyatnya adalah anggaran kesehatan yang optimal. Fitra, 2012 melansir data bahwa sejak tahun 2005 – 2013, rata-rata anggaran kesehatan hanya dialokasikan sebesar 2%, jauh dari amanat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengamanatkan anggaran kesehatan 5% dari APBN dan 10 % dari APBD. Kondisi ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan di Indonesia dan upaya menuju masyarakat sehat menemui jalan berliku dan panjang. Saat ini, IDI bersama organisasi profesi kesehatan membentuk Kongres Kesehatan Rakyat Indonesia demi memperjuangkan pelayanan kesehatan bermutu, berkeadilan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Menuju Masyarakat Sehat Berdaulat Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”. Merujuk pasal tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan langsung kepada masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek untuk hidup sehat. Dengan kata lain, pembangunan kesehatan mengarahkan pada terbentuknya masyarakat “berdaulat” untuk hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi. Dalam mewujudkan masyarakat sehat dan berdaulat sebagai tujuan pembangunan kesehatan, tidak lepas dari peran aktor kebijakan dan lingkungan kebijakan. Aktor kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam membuat suatu tatanan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dalam menjalankan perannya, aktor kebijakan dipengaruhi oleh nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan dan ideologis. Tepat atau tidaknya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan bergantung pada sejauh mana para pelaku kebijakan menempatkan dirinya pada posisi berpihak kepada masyarakat luas atau hanya kelompok tertentu. Aktor kebijakan merupakan pemimpin itu sendiri. Dengan kata...
read moreRapat Koordinasi Nasional PDUI
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) baru saja menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional PDUI yang diselenggarakan 12 Oktober 2013 di Hotel Haris Jakarta. Acara tersebut dimulai dengan pembukaan dan sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ketua Harian PDUI, Dr. Ahmad Budi Arto, MM dan sambutan kedua disampaikan oleh Ketua Umum PB IDI, Dr. Zaenal Abidin, MH dan sekaligus membuka acara tersebut secara resmi. Selanjutnya, pemberian materi, materi pertama dipaparkan Ketua Dewan Penasehat PDUI oleh Prof. Dr. I.O. Marsis SpOG yang menyampaikan tentang “Konsepsi Dasar Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Sebuah Tinjauan Perspektif Terhadap Eksistensi Organisasi Profesi.” Kemudian pemberian materi berikutnya dipaparkan oleh Direktur PT Askes Pesero DR. Dr. Fachmi Idris, MHKes yang juga Ketua Pembina Pengurus Pusat PDUI yang menjelaskan tentang “Penguatan Organisasi Profesi Dokter Layanan Primer di Era Implementasi Undang-Undang BPJS Bidang Kesehatan.” Setelah istirahat dan sholat, dilanjutkan kembali dengan pembahasan materi Rakornas. Kali ini pembahasan materi Rakornas diantaranya, pertama pembahasan tentang Mengantisipasi penyesuaian struktur dan tata kelola organisasi berdasarkan AD/ART IDI hasil Muktamar XXVIII di Makassar 2012. Kedua pembahasan tentang mengantisipasi penyesuaian nama organisasi profesi dokter layanan primer berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Ketiga pembahasan tentang format uji kompetensi dokter layanan primer, dan ada juga pembahasan materi tambahan atas usulan peserta Rakornas diantaranya dibahas Kredensialing BPJS, Persiapan Kongres, Pencapaian Kompetensi dan Pedoman Bagi Hasil Kegiatan PDUI Cabang dengan Pihak Ketiga. download hasil Rakornas...
read morePenjelasan Tema HUT IDI
Selengkapnya Download Disini Rekonstruksi Kepemimpinan Dokter Indonesia untuk Mewujudkan Indonesia Sehat yang Berdaulat ...
read moreIKlan
